Selamat datang di Perpustakaan IAIN Salatiga
PUTUSAN KHUL’I YANG DALAM ACARA PEMBUKTIANNYA TANPA DIHADIRI SAKSI-SAKSI (Studi Analisis putusan No.0850/Pdt.G/PA.SAL)
Tahun 2012
Penulis SRI KUSRINI
Pembimbing HENI SATAR NURHAIDA, SH, M.Si.
Subyek AHWAL AL SYAKHSIYYAH
Download File fulltext : []
abstraksi : []
Abstrak
Kata kunci: Acara pembuktian tanpa saksi saksi. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal kecuali Undang-Undang menentukan lain, kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh para saksi didalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara Dalam sidang perkara perdata Hakim secara “exofficio” dapat memerintahkan saksi untuk datang sesuai dengan pasal 135 HIR atau pasal 165 RBg pada ketentuan pasal 76 bahwasannya saksi bersifat ” imperatif” karena pada pasal tersebut terdapat kata “ harus “ yakni yang dekat dengan suami istri tersebut. Ini bearti pemeriksaan keluarga dan orang-orang terdekat dengan suami istri “wajib” atau “mesti” diperiksa lebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan, Oleh karena pemeriksaannya bersifat imperatif, maka apabila dilalaikan tata cara memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum. Dalam perkara percaraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti yang diatur dalam pasal 22 PP No.9/1975 pasal 76 Undang-Undang No.7/1989 dengan ketentuan secara khusus dengan memeriksa keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami dan istri: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (syiqoq) maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri” Maka dalam putusan No.0850/Pdt.G/PA.SAL hakim telah lalai untuk menghadirkan para saksi yang mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat yang ditentukan undang- undang maka pemeriksaan dan putusan batal demi hukum.